SAROLANGUN − Dua orang pemuda asal Kabupaten Sarolangun berdemo dan ingin mengunci kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat.
Mengatasnamakan aliansi pemuda kawal demokrasi, keduanya menuntut pengawasan akan penggunaan dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sarolangun tahun 2024.
Koordinator aksi, Wahid meminta kepada penegak hukum untuk memeriksa anggaran perjalanan dinas pimpinan KPU Sarolangun didalam maupun diluar daerah.
“Periksa anggaran rekrutmen, bimtek dan pelantikan PPK dan PPS. Awasi seluruh realisasi anggaran dinas KPU Sarolangun,” katanya, Kamis (13/6).
Mereka mengkhawatirkan, penyelewengan dana hibah Pilkada Sarolangun di KPU sebesar lebih kurang Rp28 miliar terjadi.
Selain itu, sistem perekrutan di KPU Sarolangun baik Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan badan adhoc dinilai lebih memprioritaskan kekeluargaan.
“Bagian dari titipan dan itulah yang merusak nilai-nilai demokrasi,” ungkapnya.***
