Unjuk rasa massa dari berbagai elemen di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin. Salah satu tuntutannya adalah mendorong DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.
JAKARTA – Sikap fraksi-fraksi di DPR terutama dari pendukung pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud terkait usulan penggunaan hak angket untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 menjadi angin segar bagi elemen masyarakat yang berunjuk rasa di depan gedung Parlemen kemarin untuk mendesak agar Dewan menggulirkan hak tersebut.
Meski fraksi-fraksi pendukung capres nomor urut 1 (NasDem, PKS, PKB) dan nomor urut 3 (PDIP, PPP) itu terlihat belum solid dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 kemarin, pihaknya yakin pada akhirnya semuanya akan kompak mendukung.
“PKB, PKS dan PDIP sudah bersikap tentang pentingnya hak angket. Ketiga partai tersebut sedang mengirimkan pesan bahwa dalam waktu dekat partai koalisi 01 dan 03 akan mengajukan hak angket secara resmi,” jelas inisiator Gerakan Rakyat Menggugat (GeR@M) Tarmidzi Yusuf, Rabu, 6 Maret 2024.
Sementara NasDem dan PPP yang tidak bersuara di Rapat Paripurna DPR kemarin, menurutnya, itu bagian dari strategi partai koalisi 01 dan 03 agar hak angket tidak gembos sebelum diajukan dan masuk angin pasca terbentuknya Pansus Hak Angket Pemilu.
“(Strategi ini penting) Mengingat gencarnya operasi politik yang dilakukan rezim yang berkuasa (untuk menggagalkan hak angket),” sambungnya.
Meski demikian, pihaknya tetap mewanti-wanti jangan sampai kelima partai itu tidak solid. Bahkan massa GeR@M, salah satu elemen Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang berunjuk rasa kemarin berjanji akan kembali turun ke jalan agar tuntutan mereka benar-benar terwujud.
“(Kami) Tetap aksi tuntut hak angket sampai hak angket disetujui DPR. Bahkan aksi tetap berlanjut untuk kawal (panitia) hak angket di DPR. Juga aksi di KPU, Bawaslu dan MK,” ungkapnya.
Karena itu dia mengajak semua masyarakat elemen pendukung demokrasi dan penolak pemilu curang untuk tetap menjaga stamina. Karena perjuangan masih panjang.
“Saya mengajak teman-teman untuk menjaga stamina perjuangan agar jalur politik melalui hak angket DPR dapat berjalan sesuai aspirasi rakyat melalui berbagai gerakan rakyat yang banyak disuarakan rakyat baik sebelum, saat, maupun pasca pencoblosan 14 Februari 2024,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kemarin perwakilan Fraksi PKS, PKB, dan PDIP mendorong dewan untuk menggunakan hak angket. Dua fraksi, Demokrat dan Gerindra, menolak.
Sementara empat fraksi lainnya, yaitu, NasDem, PPP, PAN, dan Golkar tidak bersuara dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut.
Sebagaimana diketahui, hak angket harus diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, serta alasan penyelidikan.
Usulan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.
Setelah mendapat persetujuan, DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket yang akan melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan mempengaruhi kepentingan masyarakat, dalam konteks saat ini terkait dugaan pemilu curang.
Kalau lima partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud solid, syarat usulan hak angket tersebut akan terpenuhi. Mengingat, gabungan kursi NasDem, PKS, PKB serta PDIP dan PPP mencapai 314 kursi atau 54,6 persen dari total kursi DPR RI periode 2019-2024 yang berjumlah 575 kursi. [Kba]
